Menimbang Upaya Hukum Putusan Perselisihan Tentang Hasil Pemilu (PHPU) Mahkamah Konstitusi

  • Galang Taufani Fakultas Hukum, Univesitas Muhammadiyah Surakarta
Keywords: Upaya Hukum, Putusan MK, Sengketa Pemilu

Abstract

Pasal  24C ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusan bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD. Terkait dengan sengketa pemilu, MK memiliki kewenangan mengadili perkara perselisihan dan putusan MK bersifat final dan mengikat. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini menjadi perdebatan, bagaimanakah jika dalam perjalanan di temukan bukt baru (novum) atau bagaimana kemungkinan atas upaya hukum dalam sengketa pemilu. Tulisan ini akan mencoba mendalami apa filosofi dari upaya hukum dana bagaimana kemungkinannya digunakan dalam sengketa pemilu. Dengan pengambilan menarik dari pemikiran secara filosofis maka diharapkan dapat ditarik sebuah pemikiran baru atas kemungkinan-kemungkinan tersebut.

References

Soetandyo Wignjosubroto, (1993) “Beberapa Persoalan Paradigmatik dalam Teori dan Konsekuensinya atas Pilihan Metode yang akan Dipakai (Metode Kuantitatif Versus Metode Kualitatif)”, Makalah, (Pascasarjanan Universitas Airlangga, 1993).
Amiruddin dan Zainal Asikin, (2004) Pengantar Metode Penenlitian Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo Perasada,
Hans George Gadamer. (2007) The Gadamer Reader: A Bouquet of the Later Writings. Edited by Richard E Palmer. (Illionis..Northwestern University Press. 2007).
Hans George Gadamer. (2006). Truth and Method. Continuum Publising Group. New York. p. 15Gregory Leyh. Legal Hermeneutics : History, Theory, and Practice. (California: University of California Press).
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Rajawali.
Fickar Hadjar, (2003), Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-. Undang Mahkamah Konstitusi, KRHN dan Kemitraan, Jakarta.
Daniel Little, (1991), Varieties of Social Explanation: An Introduction to the Philosophy of Social Science, Oxford: Westview Press.
David E Linge, (1976), ”Editor’s Introduction,” Hans-Georg Gadamer, Philosophical Hermeneutics, Berkeley, University of California Press,
Maruar Siahaan, (2011) Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta :
Sinar Grafika, 2011.
Tri Andrisman, (2010) , Hukum Acara Pidana, Lampung, Universitas Lampung.
Lilik Mulyadi. (2007) Kekuasaan Kehakiman, Bina Ilmu, Surabaya.
Ahmad Rifa (2010), Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika.
Published
2018-11-12
How to Cite
Taufani, G. (2018). Menimbang Upaya Hukum Putusan Perselisihan Tentang Hasil Pemilu (PHPU) Mahkamah Konstitusi. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 4(03), 861-878. https://doi.org/10.15294/snh.v4i03.27101