Abstract

Perbuatan korupsi perbuatan yang bersifat amoral yang dapat dilakukan oleh pihak manapun dalam kondisi apapun dan dimana pun yang menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan dan melanggar dari peraturan yang berlaku dengan pemanfaatan untuk kepentingan prbadi, orang lain dan kelompok. konseptor yang mengatur alur korupsi ini tidak lain adalah subjek yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang mengatur alur dari suatu perbuatan Korupsi. Dari berbagai perkara Korupsi, Pelaku Utama Korupsi pasti merupakan orang yang mempunyai kekuasaan karena pelaku Korupsi harus mempunyai kedudukan bahkan kedudukan paling tinggi dalam suatu lembaga, sebab mempunyai kewenangan untuk mengatur seluruh urusan lembaga termasuk urusan aliran uang. Pelaku Korupsi berdasarkan Undang-Undang Korupsi dapat merupakan pejabat negara dan swasta. Dalam hukum publik, wewenang merupakan inti dalam Hukum Administrasi dan Hukum Tata Negara. Seorang Pejabat Negara mempunyai kewenangan yang diperlukan dalam menjalankan lembaga negara.. Wewenang pejabat pemerintah tidak hanya untuk membuat suatu keputusan akan tetapi juga wewenang melaksanakan tupoksi yang didasari keputusan tersebut. Korupsi Politik sebenarnya merupakan praktek korupsi yang sudah lama dan sekarang telah bermutasi menjadi neokorupsi yag dilakukan secara terang-terangan. Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ditemukan definisi tersebut. Artidjo Alkostar merumuskan korupsi politik yaitu korupsi yang dilakukan pejabat publik dan uang hasil kejahatannya dialirkan untuk kegiatan politik, dengan kata lain kejahatan 'korupsi politik' adalah perbuatan yang dilakukan pejabat publik yang memegang kekuasaan politik tetapi kekuasaan politik itu digunakan sebagai alat kejahatan. Upaya penegakan hukum terhadap korupsi politik yang dilakukan pejabat negara sudah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ditambah dengan eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi telah menjadi tonggak upaya Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi politik tidak begitu saja mudah karena juga dipengaruhi faktor dominasi partai politik di sejumlah lembaga negara, terlepas dari lembaga legistalative, dominasi partai politik juga ke lembaga keuangan, kementerian, dan institusi eksekutif sebagai pelaksana kebijakan.Dominasi Partai Politik yang ganas dapat meruntuhkan upaya penegakan hukum korupsi politik karena dipastikan banyaknya intervensi dari partai politik dalam kebijakan pemerintah. Peran Aparat Penegak Hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman juga Peran Advokat menjadi sinergi yang positif selain kebijakan penguasa untuk membatasi peran Partai Politik dalam kebijakan pemerintah.