Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Politik Sebagai Bentuk Penyalahgunaan Kekuasaan Politik

  • Indra Yuliawan Fakultas Hukum, Universitas Ngudi Waluyo
Keywords: Korupsi Politik, Penyalahgunaan Kekuasaan, Penegakan Hukum

Abstract

Perbuatan korupsi perbuatan yang bersifat amoral yang dapat dilakukan oleh pihak manapun dalam kondisi apapun dan dimana pun yang menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan dan melanggar dari peraturan yang berlaku dengan pemanfaatan untuk kepentingan prbadi, orang lain dan kelompok. konseptor yang mengatur alur korupsi ini tidak lain adalah subjek yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang mengatur alur dari suatu perbuatan Korupsi. Dari berbagai perkara Korupsi, Pelaku Utama Korupsi pasti merupakan orang yang mempunyai kekuasaan karena pelaku Korupsi harus mempunyai kedudukan bahkan kedudukan paling tinggi dalam suatu lembaga, sebab mempunyai kewenangan untuk mengatur seluruh urusan lembaga termasuk urusan aliran uang. Pelaku Korupsi berdasarkan Undang-Undang Korupsi dapat merupakan pejabat negara dan swasta. Dalam hukum publik, wewenang merupakan inti dalam Hukum Administrasi dan Hukum Tata Negara. Seorang Pejabat Negara mempunyai kewenangan yang diperlukan dalam menjalankan lembaga negara.. Wewenang pejabat pemerintah tidak hanya untuk membuat suatu keputusan akan tetapi juga wewenang melaksanakan tupoksi yang didasari keputusan tersebut. Korupsi Politik sebenarnya merupakan praktek korupsi yang sudah lama dan sekarang telah bermutasi menjadi neokorupsi yag dilakukan secara terang-terangan. Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ditemukan definisi tersebut. Artidjo Alkostar merumuskan korupsi politik yaitu korupsi yang dilakukan pejabat publik dan uang hasil kejahatannya dialirkan untuk kegiatan politik, dengan kata lain kejahatan 'korupsi politik' adalah perbuatan yang dilakukan pejabat publik yang memegang kekuasaan politik tetapi kekuasaan politik itu digunakan sebagai alat kejahatan. Upaya penegakan hukum terhadap korupsi politik yang dilakukan pejabat negara sudah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ditambah dengan eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi telah menjadi tonggak upaya Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi politik tidak begitu saja mudah karena juga dipengaruhi faktor dominasi partai politik di sejumlah lembaga negara, terlepas dari lembaga legistalative, dominasi partai politik juga ke lembaga keuangan, kementerian, dan institusi eksekutif sebagai pelaksana kebijakan.Dominasi Partai Politik yang ganas dapat meruntuhkan upaya penegakan hukum korupsi politik karena dipastikan banyaknya intervensi dari partai politik dalam kebijakan pemerintah. Peran Aparat Penegak Hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman juga Peran Advokat menjadi sinergi yang positif selain kebijakan penguasa untuk membatasi peran Partai Politik dalam kebijakan pemerintah.

References

Sitepu Dewi Sinorita 2006. “Peran Masyarakat Sipil dan Pemberantasan Korupsi di India: Pembelajaran bagi Indonesia”, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional AIPI XX di medan tanggal 3-4 Mei 2006

Lambdorff, Johann Graf, 2007 “The Institusional Economics of Corruption and Reform, theory, Evidence and Policy, Cambridge, Cambridge University Press

Pope Jeremy, 2007 “Strategi memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional, Terjemahan Marsi Maris, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

Philipus M Hadjon, 1997 “Tentang Wewenang”, Yuridika, Jakarta Indonesia.

Eko Handoyo, 2018 “Pendidikan Anti Korupsi, Penerbit Ombak, Yogjakarta Indonesia

Pusat Bahasa Depdiknas 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta

On Line News Paper

WWW. KOMPAS.COM
Published
2018-11-24
How to Cite
Yuliawan, I. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Politik Sebagai Bentuk Penyalahgunaan Kekuasaan Politik. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 4(03), 879-898. Retrieved from https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/27102