Posisi Korporasi dalam Tindak Pidana Pemilu: Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Hukum Positif Indonesia?

  • Lita Citra Dewi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
  • Wisnu Pratama Iryanto Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Keywords: Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana, Pemilu 2019

Abstract

Korporasi merupakan badan hukum privat yang memiliki entitas sendiri dan memiliki keleluasaan dalam bertindak atas dan untuk nama korporasi tersebut. Termasuk dalam hal peluang kecurangan yang terjadi pada pemilihan umum. Korporasi memiliki celah untuk melakukan tindak pidana Pemilu 2019 mendatang. Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi diatur oleh beberapa undang-undang yang masih berlaku di Indonesia. Pidana bagi badan usaha atau korporasi dapat kita temui dalam Pasal 83 ayat (3) UU 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dari perseorangan dilarang melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh, juta rupiah) dan dari badan hukum swasta dilarang melebihi Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya dalam Pasal 116 ayat (6) UU 32/2004, ditentukan bahwa setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3), diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ketentuan serupa yang mengenai larangan pemberian dana kampanye yang melebihi batas dapat kita temui dalam Pasal 303 ayat (1) UU 8/2012 Tentang Pemilu. Dalam pasal tersebut secara eksplisit disebutkan bahwa setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Namun, semua aturan tersebut harus tunduk pada asas Lex Posteriori derogate legi priori (Aturan baru meniadakan aturan lama) melalui Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Paper ini meneliti lebih dalam bagaimana suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana Pemilu oleh korporasi dan menelaah contoh yang pernah terjadi di Indonesia.

References

Burhanuddin, Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Korporasi, Jurnal Cita Hukum, Volume 1 No 1, 2013.
David R. Champion, White-Collar Crime and Organizational Offending: An Integral Approach, International Jornal of Business, Humanities and Technology, Volume 1 No. 3, 2011.
Failin, Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di DalamPembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Cendekia Hukum, Volume 3 No 1, 2017.
Wariah Anjari. Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana. Jurnal Ilmiah Widya Yustisia. Volume 1 Nomor 2. 2016.

Peraturan Perundang-Undangan
UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
UU Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum.
Published
2018-11-24
How to Cite
Dewi, L. C., & Iryanto, W. P. (2018). Posisi Korporasi dalam Tindak Pidana Pemilu: Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Hukum Positif Indonesia?. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 4(03), 1033-1042. https://doi.org/10.15294/snh.v4i03.27107