Dinamika Sengketa Pemilu di Indonesia Studi Kasus Putusan Nomor.36/PHP.GUB-XVI/2018

  • Rayi Kharisma Rajib Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
  • Yogi Karismawan Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Keywords: Pemilihan Umum, Sengketa Pemilu, Dinamika Pemilu

Abstract

Sengketa pemilu di Indonesia merupakan masalah yang sering dihadapi ketika Indonesia melakukan Pemilu. Kalah dan menang dalam pemilu merupakan suatu hal yang biasa. Namun, kekalahan dalam pemilu seringkali tidak dapat diterima. Kalah dari pemilu seolah akhir dari dunia, sehingga menghalalkan segala cara untuk mempersoalkannya.  Potensi terjadinya sengketa mencul ketika hasil resmi diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena ada pihak yang menemukan pelanggaran dan merasa di rugikan namun ada juga pihak yang menggugat hanya untuk mencoba peruntungan karena belum bisa menerima kekalahan dalam pemilihan yang berlangsung demokratis. Sengketa pemilu menyebabkan masyarakat pecah menjadi berkelompok-kelompok yang saling menyalahkan dan menjadikan alasan pihak yang kalah pada pemilu untuk menggugugat bahwa dalam pemilu terjadi kecurangan dan seolah tidak menerima dengan hasil yang diumumkan oleh  KomisI Pemilihan Umum (KPU).

 

Election disputes in Indonesia are a problem that is often faced when Indonesia conducts elections. Losing and winning in elections is a matter of course. However, defeat in elections is often unacceptable. Losing from the election seems to be the end of the world, so that justifies any means to question it. The potential for disputes arises when the official results are announced by the General Election Commission (KPU) because there are parties who find violations and feel disadvantaged but there are also those who sue only to try their luck because they have not been able to accept defeat in democratic elections. Election disputes cause people to break up into groups that blame each other and make the excuses of those who lose the election to sue that fraud occurs in elections and as if they did not accept the results announced by the General Election Commission (KPU).

References

Buku
Arief Budiman, Teori Negara. Kekuasaan dan Ideologi, PT Gramedia, Jakarta, 1986.
Aurel Croisant, et.al. Politik Pemilu di Asia Tenggara dan Asia Tenggara, Pensil 324 dan FES, Jakarta, 2003.
Bagir Manan, Negara Hukum yang Berkeadilan Kumpulan Pikiran dalam Rangka Purnabakti, Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 2011.
Carold C. Gould Rethinking Democracy: Freedom and Social Cooperation in Politics, Economy and Society, Cambridge University Press, 1988.
Geoff Mulgan, Politics in an Antipolitical Age, Cambridge: Polity Press, 1994.
Joko Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
Miriam Budiardjo, Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
Sarundajang, Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2005.
Samuel Huntington, The Third Wave of Democratization in the Late Twentieth Century, Norman: University Oklahoma Press, 1991.
Topo Santoso dkk, Penegakkan Hukum Pemilu: Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014, Perludem, Jakarta, 2006.
Panduan Teknis Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2011.
Pusat Penelitian Politik LIPI, Democracy Pilkada Year Book 2007, LIPI Press, Jakarta, 2007.
Published
2018-11-24
How to Cite
Rajib, R. K., & Karismawan, Y. (2018). Dinamika Sengketa Pemilu di Indonesia Studi Kasus Putusan Nomor.36/PHP.GUB-XVI/2018. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 4(03), 1087-1100. Retrieved from https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/27110