Environmental Law and Mining Law in the Framework of State Administration Law Environmental Law, Mining Law, Administrative Law
Main Article Content
Abstract
Environment in Indonesia concerning land, water, and air in the territory of the Republic of Indonesia. All these environmental media are the containers where we live, live and breathe. Healthy environmental media will give birth to the current generation of human beings and generations will come a healthy and dynamic. Industrial development, forest exploitation as well as busy and crowded traffic flows due to development that continues to evolve, providing side effects. These side effects result in the land we live in, the water we use for the life and the air we breathe. If the soil, water and air eventually can no longer provide a climate or condition that is feasible for us to use, the pollution or environmental damage has occurred. This study aims to analyze environmental law and mining law provision in the context of state administration law. This study found that some laws and regulations concerning environmental and mining law have been provided, however in fact, there are some overlapping regulations.
Article Details
References
Daniel, Deni. “Reorientasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup melalui Perjanjian Penangguhan Penuntutan.” Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 6, No.1 (2019):6.
Dirdjosisworo, Soejono. Pengaman Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri. Bandung: Penerbit Alumni, 1983.
Effendi, Aan. “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Peradilan Tata Usaha Negara.” Jurnal Perspektif, 28, No.1 (2018):15.
Fuad, Muhammad Busyrol. “Tanggung Jawab Negara dan Korporasi Terhadap Kasus Impor Limbah Plastik di Indonesia (Perspektif Konvensi Basel dan Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan HAM).” Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 6, No.1 (2019): 5.
Harjiyatni, Francisca Romana Dan Raharja, Sunarya. “Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Lingkungan (Studi Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup).” Jurnal Mimbar Hukum, 26, No.2 (2017):260-274.
HS, Salim. Hukum Pertambangan Di Indonesia. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2005).
L. M., Syarif, & A., Wibisana. Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus. Depok: Penerbit FH UI Press, 2010.
Pasal 1 Ayat 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Pasal 76 Ayat 1 UUPPLH.
Pasal 76 Ayat 2 UUPPLH.
Puluhulawa, Fenty. “Substansi Hukum Tentang Pengawasan Izin Pada Usaha Pertambangan.” Jurnal Pelangi Ilmu, 3, No.4 (2010):148.
R. Terry, George. (dalam Hamidi, Jazim dan Lutfi, Mustafa ). “Eksistensi Komisi Ombudsman Nasional dalam Mewujudkan Good Governance.” Majalah Hukum Varia Peradilan, 3, No.3 (2009):47.
Rahmadi, Takdir. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2013.
S. S., Rangkuti. Hukum Lingkungan & Kebijaksanaan Lingkungan Nasional Edisi 4. Surabaya: Penerbit Airlangga University Press, 2020.
Saleng, Abrar. Hukum Pertambangan. Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2004.
Syaprillah, Aditia. “Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan.” Jurnal Bina Hukum Lingkungan, 1, No.1 (2017):5.
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Wibisana, Andri Gunawan. “Tentang Ekor yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual atas Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan di Indonesia.” Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 6, No.1 (2019):3.