Pertanggungjawaban Pidana atas Keberpihakan Media dalam Kampanye Pemilu

Main Article Content

Anis Widyawati
Wahyu Desiana

Abstract

Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi ajang demokrasi terbesar di Indonesia yang bukan hanya berdampak pada aspek politik dan hukum, namun juga sosial dan pendidikan. Salah satu masalah dalam konteks demokrasi dan Pemilu di Indonesia adalah dukung media arus utama (mainstream) terhadap pasangan calon atau partai tertentu sehingga dalam banyak kasus ditemukan berita yang tidak berimbang, berat sebelah, dan tendensius. Tulisan ini melihat bagaimanakan bentuk pertanggungjawaban pidana atas keberpihakan media dalam kampanye Pemilu. Apakah bentuk keberpihakan tersebut masuk dalam ranah Hukum Pidana. Tulisan ini melihat berbagai kasus yang pernah terjadi dan membandingkannya.

Article Details

How to Cite
Widyawati, A., & Desiana, W. (2018). Pertanggungjawaban Pidana atas Keberpihakan Media dalam Kampanye Pemilu. Law Research Review Quarterly, 4(03), 1319-1324. https://doi.org/10.15294/snh.v4i03.27053
Section
RESEARCH ARTICLE

References

Gaffar, Janedjri M. 2012. Politik Hukum Pemilu. Jakarta: Konstitusi Press.
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/05/140527_kpi_independensi_mediatv_pilpres.
Mulyadi, Dedi. 2013. Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif dalam Perspektif Hukum di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. 2012. Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi. Yogyakrta: Pustaka Pelajar.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Sudarto. 2009. Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto.