The Principles of Good Government dalam Menekan Korupsi

  • Binov Handitya Universitas Ngudi Waluyo
Keywords: Kewenangan, Pelayanan Publik, Korupsi, Good Government

Abstract

Korupsi menjadi sebuah topik pembahasan yang selalu panas di berbagai tingkat kehidupan masyarakat. Kecenderungan melakukan kegiatan korupsi hampir tidak disadari baik bagi penyelenggara negara ataupun di luar penyelenggara negara bahkan dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani. Praktek korupsi yang terjadi di dalam menjalankan pemerintahan  berupa penyalahgunaan wewenang seperti penyalahgunaan anggaran dapat terjadi pada level  birokrasi dan sistem pemerintahan manapun, bahkan  telah terjadi sejak  zaman dulu  hingga sekarang. Terjadinya penyalahgunaan wewenang ini merupakan penjelmaan dari kegiatan korupsi yang menyebabkan kerugian bagi negara. Walapun terasa sulit untuk  menghilangkan secara utuh budaya korupsi yang terjadi pada setiap elemen pemerintahan,  namun  kesadaran pemerintah dan masyarakat harus mampu menciptakan revolusi pemikiran guna mengikis kecenderungan korupsi sehingga kekayaan negara tidak semakin berkurang dan pelayanan pemerintahan semakin berkualitas.

       Penerapan The Principles Of Good Government atau yang sering kita kenal dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan serasa perlu ditingkatkan. Sebagai bentuk filter yang mampu menyaring setiap penyelenggaraan pemerintah agar dapat terlepas dari jerat korupsi. Pejabat atau pelaksana publik harus ditekankan dalam memahami secara mendalam prinsip-prinsip yang ada dalam AUPB untuk dapat diterapkan dalam memberikan pelayanan kepada publik/masyarakat. Setidaknya ada 8 (delapan) prinsip yang melekat pada AUPB berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, antara lain: asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum dan asas pelayanan yang baik.

References

BUKU
Philipus M. Hadjon. (2008). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
Sudardi. (2004). Konsep dan Materi Dari Segi Hukum Tata Negara Untuk Naskah Akademik RUU tentang Administrasi Pemerintahan. Semiloka I kajian Reformasi Hukum Administrasi Pemerintahan. Kementrian PAN. 27-28 April 2004.

JURNAL
Rifyal Ka’bah. (2007). Korupsi di Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-37 Volume 1 Nomor 1, Januari-Maret 2007, hlm. 79
M. Darin Arif Mu’allifin. (2015). Problematika Dan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, AHKAM, Volume 3, Nomor 2, November 2015: 311-325
Hikmatus Syuraida. (2015). Perkembangan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Era Orde Lama Hingga Era Reformasi, AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah Volume 3, No. 2, Juli 2015,hal.236.
Natalia Melgar,Ma´ximo Rossi and Tom W.Smith. (2010). The Perception Of Corruption, International Journal of Public Opinion Research Vol. 22 No. 1 Tahun 2010.
Ridwan. (2014). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 64, Th. XVI (Desember, 2014), hlm.386.
Sri Suwitri. (2007). Pemberantasan Korupsi Di Indonesia : Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi, DIALOG Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik, Vol. 4, No. 1, Januari 2007, hlm.24
Bambang Waluyo. (2014). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, Jurnal Yuridis Vol. 1 No. 2, Desember 2014, hlm. 175-176
Muhamad Azhar. (2015). Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara, NOTARIUS ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015), hlm.181-182

DATA ELEKTRONIK
https://antikorupsi.org/id/news/kpk-dan-pencegahan-korupsi , di akses tanggal 2 April 2019
https://www.uii.ac.id/masyarakat-bersatu-melawan-korupsi/, di akses tanggal 2 April 2019
http://indonesiabaik.id/infografis/masyarakat-dapat-ikut-berperan-memberantas-korupsi, di akses tanggal 2 April 2019
https://cegahkorupsi.wg.ugm.ac.id/index.php/fakta-korupsi , di akses tanggal 2 April 2019
http://pemerintah.net/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-aupb/ , diakses pada tanggal 2 April 2019
https://acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/uu-28-tahun-1999-enyelenggaraan-negara-bersih-dari-kkn , di akses tanggal 2 April 2019
https://www.bphn.go.id/data/documents/pemerintahan_yang_baik.pdf , di akses pada tanggal 2 April 2019
Published
2019-06-19
How to Cite
Handitya, B. (2019). The Principles of Good Government dalam Menekan Korupsi. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 5(01), 1-16. https://doi.org/10.15294/snh.v5i01.29712