Legal Protection For Communities Affected By Coal Mining Activities In Muara Enim Regency
DOI:
https://doi.org/10.15294/jal.v3i2.46493Keywords:
Legal protection, Coal mining, Environmental impact, Land reclamation, Social justice, Muara EnimAbstract
Coal mining in Muara Enim Regency makes a significant contribution to the national and regional economies; however, it also causes serious environmental, social, and health impacts on the surrounding communities. Although national legal frameworks such as Law No. 32 of 2009 on the Environment and the Mineral and Coal Law have established principles of environmental protection and community rights, their implementation on the ground still faces many challenges. This study aims to analyze the effectiveness of legal protection for communities affected by coal mining in Muara Enim, using a qualitative approach and Philipus M. Hadjon’s theoretical framework of legal protection, which encompasses preventive and repressive dimensions. The research findings indicate that although legal mechanisms such as Environmental Impact Assessments (EIA), land reclamation, and compensation are available in theory, their implementation is often hindered by weak oversight, lack of transparency in information, and limited legal capacity among communities. Furthermore, the reclamation process has not fully succeeded in restoring the ecological functions of the land, while community access to justice remains constrained by bureaucracy and power imbalances. This study recommends strengthening oversight institutions, increasing community participation, ensuring transparency in permitting data, and reforming the compensation system to achieve substantive environmental justice.
References
A. D. Aryanda dkk. “"Sanksi Korporasi Pencemar Lingkungan Dan Perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup Di Indonesia," .” Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif, 2024: 25-75.
A. Ma'ruf. “"Aspek Hukum Lingkungan Hidup dalam Upaya Mencegah Terjadinya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup di Indonesia," .” Wacana Hukum , 2018: 38-51.
A. S. Jannah dkk. “ "Tanggung Jawab Administratif Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Izin Lingkungan," .” CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research, 2025: 99-115.
A. Y. Putri. “"Tinjauan Hukum terhadap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia".” Disertasi Doktor, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.
Annisa, J. A. Maulana dan F. N. “ "Analisa Yuridis Perubahan Makna Strict Liability dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja," .” Amnesti: Jurnal Hukum 6, no. 2, 2024: 298-314.
Anwar, Miswar. “Analisis Yuridis Penerapan Online Single Submission (OSS) Pada Pengaturan Perizinan Lingkungan.”. Makassar: Universitas Hasanuddin., 2022.
Asmara, Taufiq Wisnu. “ "Perlindungan Hukum bagi Masyarakat yang Terkena Dampak Kegiatan Pertambangan Batu Bara di Sekitar Lokasi Penambangan Batu Bara PT Bukit Asam Tbk".” Skripsi sarjana, Universitas Sriwijaya, 2024.
Asniati dkk. “"Kehidupan Ekonomi Masyarakat Lokal Di Sekitar Industri Tambang Morosi,".” Jurnal Neo Societal , 2022.
B. Rupaidi. “ "Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Berbasis Nilai Keadilan".” (Disertasi Doktor, Universitas Islam Sultan Agung, 2023)., 2023.
Balindra, Ilham. "ESDM Tangguhkan 190 IUP karena Tak Bayar Jaminan Reklamasi," . 1 Februari 2026. https://www.tempo.co/ekonomi/esdm-tangguhkan-190-iup-karena-tak-bayar-jaminan-reklamasi-2073329.
Cholidin, Achmad. Hukum Lingkungan: Prinsip, Regulasi, dan Penegakan untuk Keadilan Ekologis . Jakarta: Prenada Media, 2025.
Cicilia Olga, ". “"Pertanggungjawaban Kerugian Negara Oleh Pegawai Negeri Non-Bendahara Sebagai Instrumen Penegakan Hukum di Lingkungan Kementerian dalam Negeri" .” Disertasi Doktor, Universitas Kristen Indonesia, 2023.
Delvanoe, wawancara oleh Penulis. Wawancara Terhadap Masyarakat Terdampak Aktivitas Pertambangan di Kabupaten Muara Enim (10 Maret 2026).
E. Astuty, H. Hasyim, dan E. Sunarsih,. “ "Dampak Pajanan PM2.5 dan PM10 terhadap Kesehatan Pekerja di PLTU Batubara: Tinjauan Literature Review," .” PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat , 2024.
E. K. Purwendah. “ "Perlindungan Lingkungan Dalam Perspektif Prinsip Kehati-Hatian (Precautionary Principle),".” Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan , 2019: 82-94.
Enim), Hardiana (Adminkes Ahli Pertama Dinas Kesehatan Kabupaten Muara, wawancara oleh Penulis. Wawancara kepada Adminkes Ahli Pertama Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim (3 Februari 2026).
Enim, Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara. "Batubara Motor Utama Pertumbuhan Ekonomi," . 23 Desember 2025. https://muaraenimkab.bps.go.id/id/news/2023/10/26/171/batubara-motor-utama-pertumbuhan-ekonomi.html.
ESDM, Kementerian. "Komoditas Batubara Pegang Peranan Penting bagi Pertumbuhan Ekonomi Nasional," diakses 23 Desember 2025, . 23 Desember 2025. https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/komoditas-batubara-pegang-peranan-penting-bagi-pertumbuhan-ekonomi-nasional.
—. "Tindak Tambang Liar di Muara Enim: Tutup Tiga Titik, Sita Batubara," . 1 Februari 2026. https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tindak-tambang-liar-di-muara-enim-tutup-tiga-titik-sita-batubara.
—. ,"Kontribusi Minerba pada PDB 2023 Capai Rp2.198 Triliun," diakses 23 Desember 2025,. 23 desember 2025. https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kontribusi-minerba-pada-pdb-2023-capai-rp2198-triliun.
F. Darongke, D. Rumimpunu, dan S. Roeroe,. “"Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia,".” Lex Privatum, 2022.
F. Wiryani dan S. H. Febriansyah Ramadhan. Keadilan Agraria: Relasi Konstitusi, Hak Menguasai Negara, dan Konflik Struktural . Setara Press, 2025.
Farhan, wawancara oleh Penulis. Wawancara Terhadap Masyarakat Terdampak Aktivitas Pertambangan di Kabupaten Muara Enim (10 Maret 2026).
G. N. Ranggalawe, I. Susanti, dan K. Fahmi,. “ "Dilema Penegakan Hukum Penyelesaian Pertambangan Tanpa Izin,".” Marwah Hukum , 2023: 29-40.
Gurindam.id. "Tanjung Enim Bangkit Menuntut, Dari Pengadilan ke DPRD, Warga Perjuangkan Hak dan Mimpi Putra Daerah Pimpin PTBA," . 1 Februari 2026. https://gurindam.id/2025/06/02/tanjung-enim-bangkit-menuntut/.
Hermawan, M. P. Jawak dan M. I. “"Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Di Indonesia" .” NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 12, no. 12 , 2025: 4562-4571.
I. H. Syafaat dkk. “"Analisis Efektivitas Program Rehabilitasi Lingkungan dalam Pemulihan Ekosistem di Kawasan Pascatambang PT Bukit Asam Tbk, Tanjung Enim," .” Botani: Publikasi Ilmu Tanaman dan Agribisnis , 2025: 35-51.
I. Kalkya. “ "Kajian Kapasitas Asimilasi Perairan Sungai Enim Penerima Buangan Air Acid Tambang" .” Skripsi sarjana, Institut Teknologi Sumatera, 2024.
I. S. G. Bhakti. “"Penerapan Prinsip-prinsip Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia," .” Pengantar Hukum Indonesia: Teori, Praktik, Dan Transformasi (2025), 2025: 71.
K. Bediona dkk. “"Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual,".” Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat 2, no. 1 , 2024.
K. T. Pratiwi, S. Kotijah, dan R. Apriyani. “"Penerapan Asas Primum Remedium Tindak Pidana Lingkungan Hidup,".” Sasi 27, no. 3 , 2021: 363-375.
M. H. Sukri dan A. Wirayanti. “"Dari Ladang ke Lahan Tambang: Transformasi Sosial Masyarakat di Tengah Ekspansi Industri Batu Kapur di Desa Wawatu Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan,".” Sorume: Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya , 2025: 19-25.
M. Krisnaputra dkk. “"Efektivitas Partisipasi Publik dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Pasca Undang-Undang Cipta Kerja,".” Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum , 2025: 651-659.
N. Nurhayati. “ "Sinkronisasi Yuridis Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Lingkungan Hidup Dalam Bingkai Konstitusi Hijau (Green Constitution) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" .” Disertasi Doktor, Universitas Sebelas Maret, 2014.
N. Z. Mufidah dan M. R. Habibi. “ "Konsep Ecocracy Sebagai Perlindungan Hukum Lingkungan Terhadap Pelanggaran Reklamasi Paska Penambangan," .” Simposium Hukum Indonesia, 2019: 574-586.
Nufninu, Huni Susanti dan Misi. “"Restorative Justice pada Perkara Lingkungan Hidup dalam Perspektif Penuntutan Jaksa,".” Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial (HAKIM), 2025.
P. R. Dia dkk. “ "Faktor Risiko Kejadian ISPA pada Pekerja Tambang Batubara," .” Journal of Innovative and Creativity , 2025: 25908–25917.
Prasetyo, Eko. RMOL Sumsel. 1 Februari 2026. https://www.rmolsumsel.id/pt-bukit-asam-divonis-perkara-kerusakan-lingkungan.
Putri Rahmayani Samad. “"Urgensi Partisipasi Masyarakat terhadap Perizinan dan Pengawasan Pertambangan Pasir di Kabupaten Sidenreng Rappang".” Disertasi Doktor, Universitas Hasanuddin, 2021.
R. Ningsih dan E. P. Rahayu. “"Dampak Kesehatan Masyarakat dari Kegiatan Pertambangan Batubara di Desa Bintang Ara Barito Selatan, Kalimantan Tengah,".” Jurnal Kesmas Untika Luwuk , 2025.
R. P. Nanggala dkk. “"Tindak Pidana Kasus Pertambangan Batu Bara Ilegal Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 Berdampak Bagi Negara dan Lingkungan Hidup,".” JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara, 2025: 9100-9115.
Ramli, Asmarani. “ "Telaah Atas Reforma Agraria Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Dalam Tataran Teori Kebenaran,".” Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, 2012: 49.
Rusli, M. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
Saefullah, Asep. "Dampak Revisi UU Minerba yang Ugal-ugalan terhadap Lingkungan Hidup di Indonesia," . 23 Desember 2025. https://www.ekuatorial.com/2025/02/dampak-revisi-uu-minerba-yang-ugal-ugalan-terhadap-lingkungan-hidup-di-indonesia/.
Sahat P. Manalu, Bambang Sukana, dan Kenti Friskarini,. Kesiapan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Dalam Rangka Menanggulangi Pencemaran Batubara . Muara Enim: Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan, 2014.
Sangki, C. A. A. T. “"Tinjauan Yuridis Mengenai Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Pada Perusahaan Tambang,".” Lex Privatum 13, no. 2 , 2024.
Sari, I. “"Sengketa Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Perdata Lingkungan,".” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 7, no. 1, 2016.
Sulistyono, S. “"Pengaruh Izin Lingkungan Sebagai Upaya Preventif Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan Hidup,".” Swara Patra: Majalah Ilmiah PPSDM Migas , 2016.
Suprayitno, Teguh. “"Kala Tambang Batubara ‘Kuasai’ Sumsel: Lingkungan Rusak, Hidup Warga Makin Sisah,".” Mongabay, 2023.
T. Afaz dkk. “ "Analysis of the Impact of Coal Mine Acid Water on River Water Quality, Biota, and Human Health Around Mining," .” Science and Environmental Journals for Postgraduate (SENJOP) , 2023: 277-283.
T. Berlianty. Pengelolaan Pascatambang dan Jaminan Hak Sosial Masyarakat Lokal . Deepublish, 2026.
Trianto, Diki. "Sumber Air Bersih Warga Merapi Barat Tercemar Limbah Tambang,". 23 Desember 2025. https://rmol.id/nusantara/read/2025/03/03/658404/sumber-air-bersih-warga-merapi-barat-tercemar-limbah-tambang.
Triyanchy Afaz dkk. “ "Analysis of the Impact of Coal Mine Acid Water on River Water Quality and Its Implications for River Water User Communities," .” Jurnal Penelitian Pendidikan IPA 11, no. 2, 2025: 334.
W. Arafah dkk. Dilema Batu Bara: (Regulasi, Dampak Lingkungan dan Transisi Energi di Indonesia). Berseri, 2025.
Yudha, Eka Titi. ““Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan dalam Konflik antara Kepentingan Investasi dan Perlindungan Masyarakat Adat,” .” Mustika Justice 4, no. 2, 2025.
Zuhri, Ardani. "Mediasi Warga Harapan Jaya & PT RMK tak ada Titik Temu, Pemkab Muara Enim Bentuk Tim Investigasi," . 23 Desember 2025. https://palembang.tribunnews.com/muara-enim-untuk-rakyat/1298878/mediasi-warga-harapan-jaya-pt-rmk-tak.
Downloads
Published
Article ID
46493Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Mohammad Fidel Ughniyah Gibran (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
All articles published in the Indonesian Journal of Agrarian Law are made available under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). By submitting a manuscript to the journal, authors agree to the terms outlined below regarding the distribution, use, and sharing of their work.
