Cancellation of SHGB on Cultivated Land Following PK Decision No. 788 PK/Pdt/2021
Responsibility of the Bogor Regency Land Office
DOI:
https://doi.org/10.15294/jal.v3i3.49489Keywords:
The principle of prudence, legal liability, cultivated land, land registration, Building Use Certificate.Abstract
The issuance of land title certificates must be carried out in accordance with the principle of prudence to ensure legal certainty and protection for the community. However, in practice, there are still instances where Certificates of Right to Build (SHGB) are issued for cultivated land that has been physically controlled by the community for decades, thereby giving rise to land disputes. This study aims to analyze the implementation of the principle of prudence in the issuance of SHGBs by the ATR/BPN Land Office of Bogor Regency and to analyze the form of legal liability for the issuance of SHGBs on cultivated land that has been under community control for more than 20 years. This study employs a legal-empirical method using a statutory approach, a case study approach, and a conceptual approach. The results of the study indicate that the issuance of SHGB No. 4817/Sukahati in the name of PT. Star Tjemerlang administratively meets formal requirements; however, substantively, it does not align with the physical control of the land, which has been under Marja’s control since 1987. The discrepancy between physical and legal data indicates that the principle of due diligence has not been optimally applied, particularly in field verification and land history research. This study contributes to strengthening the concept of the Land Office’s legal accountability through the approach of unlawful acts by the government (onrechtmatige overheidsdaad).
References
Achmad, A. (2002). Hukum Pertanahan, Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertifikat dan Permasalahan. Jakarta: Prestasi Pustaka.
Adrian Sutedi, S. H. M. H. (2023). Sertifikat hak atas tanah. Sinar Grafika.
Annas, Zahra Zhafirah. "Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum dalam Penerbitan Sertifikat Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar." Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa 7.2 (2025): 215-233.
Bimasakti, M. A. (2022). “Legal Explanation (Restatement) of The Concept of Government Administrative Actions According to Law no. 30 of 2014 Concerning Government Administration.” Jurnal Hukum dan Peradilan, 11(1), 64-92.
Bustan Ahmad, S. Y. (2024). “Kepastian Hukum Atas Hak Penguasaan Tanah Garapan Oleh Masyarakat Lokal di Kabupaten Polewali Mandar= Legal Certainty of Controlling Rights of Cultivated Land by Local Communities in Polewali Mandar Regency” (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
Damantu, S., & Arief, M. (2025). “Gerakan Sosial Masyarakat: Aksi Kolektif Masyarakat Desa Lembobelala Dalam Menolak Klaim Lahan Oleh PT. Perkebunan Nusantara XIV.” Journal of Reiventing, 3(1)
Fakhrurrozi, M., Rahmatiar, Y., & Abas, M. (2025). “Kajian Hukum Tata Negara Terhadap Perlindungan Hak Atas Tanah Dalam Konteks UU No. 5 Tahun 1960.” Morality:Jurnal Ilmu Hukum, 11(1), 148-157.
Florianus SP Sangsun. (2007) Tata Cara Mengurus Sertipikat Tanah Jakarta: Visimedia.
Gozali, D. S. (2025). “Perlindungan Hukum Pembeli Yang Beritikad Baik Dalam Praktik Jual Beli Tanah di Bawah Tangan.” Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(3), 2727-2736.
Huberman, A. M., & Miles, M. B. (2014). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru. (T. R. Rohidi, Penerj.). Jakarta: UI Press.
Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014.
Indonesia. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999.
Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. PP Nomor 18 Tahun 2021.
Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah. PP Nomor 24 Tahun 1997.
Indonesia. Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. UU Nomor 5 Tahun 1960.
Karim, M. P., Dungga, W. A., & Mantali, A. R. Y. (2023). “Akibat Hukum dari Diterbitkannya Sertifikat Tanah dengan Kepemilikan Ganda.” Journal of Comprehensive Science (JCS), 2(6).
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2026, April 6). Ingin sertipikatkan tanah untuk pertama kali secara mandiri, lengkapi syarat berikut. ATR/BPN. https://www.atrbpn.go.id/berita/ingin-sertipikatkan-tanah-untuk-pertama-kali-secara-mandiri-lengkapi-syarat-berikut
Koswara, D., Fakhriah, E. L., & Haspada, D. (2024). “Konsekuensi Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Ganda Ditinjau Dari Undang Undang No. 5 Tahun 1960 (Uupa) Dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum.” Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 91-105.
Kusuma, R. B. (2025). “Kepastian Hukum Bagi Pihak Ketiga Beritikad Baik Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah.” Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, 2(5), 437-449.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 3626 K/Pdt/2019.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 788 PK/Pdt/2021.
Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Maulana, A., & Hutagalung, H. (2025). “Reformasi pengelolaan tanah dalam sistem hukum agraria di Indonesia: Tantangan dan solusi untuk mewujudkan keadilan sosial dan keberlanjutan.” Jurnal Ilmu Multidisiplin, 3(1), 245-256.
Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Naibaho, P. G. A. (2025). “Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Pertanahan Terhadap Tumpang Tindih Sertifikat Hak Milik atas Tanah (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun).” (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
Padhilla, Risma Retianti, and Asmarani Ramli. "Perlindungan Hukum antara Pendaftar Pertama dengan Pembeli Beritikad Baik Pada Aspek Kepastian Hukum dalam Sengketa Sertipikat Ganda." Bookchapter Hukum dan Lingkungan 1 (2025): 1541-1572.
Pengadilan Negeri Cibinong. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2017/PN.Cbn.
Pengadilan Tinggi Bandung. Putusan Nomor 102/PDT/2019/PT.BDG.
Philipus M. Hadjon. (1987) Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, hal 29-30
Pransisto, J. (2023). “Analisis Yuridis Pengolahan Data Fisik dan Yuridis Dalam Pendaftaran Tanah Menurut PP No 24 Tahun 1997 di Kantor Pertanahan Kabupaten Maros.” Jurnal Litigasi Amsir, 219-238.
Purba, G. A. G., & Primantari, A. A. A. (2025). “Sertifikat Ganda dalam Sengketa Tanah: Tinjauan Hukum Validitas Sertifikat Hak Milik dalam Sistem Pertanahan Nasional.” Jurnal Media Akademik (JMA), 3(10).
Rahmansyah, R. (2025). “Prinsip Kehati-Hatian Penerbitan Sertifikat Hak Milik oleh Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan.” Citra Justicia: Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat, 26(2), 142-151.
Rahmawati, N. (2022). “Pendaftaran Tanah Berbasis Desa Lengkap.” Tunas Agraria, 5(2), 127-141.
Ramba, V. S., Tehupeiory, A., & Widiarty, W. S. (2024). “Efektivitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.” Action Research Literate, 8(8), 2327-2342.
Resa, M., Prakoso, K. P., Aqsa, M. A., Arip, A. F. R., Putra, M. E. E., & Mubarok, A. (2024). “Tinjauan Hukum Agraria dalam Implementasi Surat Hak Guna Bangunan di Batam Kepulauan Riau.” Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora, 1(2), 98-106.
Rosa Agustina. (2003). Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta:Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Hal. 17
Rosidi, A., Listyaningrum, N., Suryaningsih, B. N. A. D., & Asmawardhani, D. (2026). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. CV. Insight Media.
Salim HS. (2008). Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta:Sinar Grafika, hal.100.
Saputri, M. R., Aswadi, K., & Mauludin, N. A. (2024). “Tanggung Jawab Badan Pertanahan Nasional Terhadap Perbedaan Data Fisik Di Sertifikat Dengan Di Lapangan (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat).” Unizar Recht Journal (URJ), 3(3), 492-502.
Sasmita, A. A., Hafidz, M. R., & Khalid, H. (2022). “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Terhadap Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Sebagai Upaya Mencegah Terbitnya Setipikat Ganda.” Journal of Lex Generalis (JLG), 3(5), 1139-1158.
Simarmata, Y. S. (2021). “Kedudukan hukum pihak yang menguasai objek hak atas tanah terkait proses peralihan hak yang belum sempurna.” Indonesian Notary, 3(2), 8.
Sitohang, H. J., & Silviana, A. (2024). “Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan Status Tanah Belum Bersertifikat”. Notarius, 17(3), 1883-1901.
Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Sudradjat, A. (2024). “Government Regulation Number 24 of 1997 Concerning Land Registration in Implementation and Problems at Regency/City National Land Agency Offices.” JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review, 6(1), 13-21.
Suhadi, S., & Niravita, A. (2024). “Urban agrarian reform: opportunities and challenges for land rights among low-income communities”. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 32(2), 348-373.
Tarfi, A & Amri, I. (2021). “Reforma Agraria sebagai Jalan Menuju Perdamaian yang Berkelanjutan di Aceh, Bhumi.” Jurnal Agraria dan Pertanahan, 7 (2), 210-225.
Wahanisa, R., Suhadi, S., & Fibrianti, N. (2010). “Sosialisasi Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Sebagai Bukti Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Berdasar Pp No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang”. Jurnal Abdimas, 14(2).
Wati, D. P. (2025). “Akibat Hukum Sertifikat Ganda Terhadap Kepastian Hukum Dalam Menjamin Kepastian dan Perlindungan Hukum Bagi Hak Milik Tanah.” Jurnal Media Akademik (JMA), 3(11).
Zulfi, H. R. (2026). "Perlindungan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Melalui Mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara." Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum 9(1), 35–43.
Downloads
Published
Article ID
49489Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Ahmad Rifki Hanafi (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
All articles published in the Indonesian Journal of Agrarian Law are made available under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). By submitting a manuscript to the journal, authors agree to the terms outlined below regarding the distribution, use, and sharing of their work.
