Ownership of Undelivered Public and Social Facility Land and the Right to Compensation in Toll Road Development
DOI:
https://doi.org/10.15294/jal.v4i1.62341Keywords:
Public and Social Facilities, Circumvention of the Law, Social Function of Land Rights, Land AcquisitionAbstract
This study examines a dispute over public and social facility land in the Bawen City Land housing estate, Semarang Regency, affected by land acquisition for the Bawen–Yogyakarta Toll Road. Parcels designated in the ratified site plan as a prayer hall, a parking area, and a well and water reservoir were registered as freehold title in the developer director's personal name, encumbered as security for debt, never handed over to the regional government, and ultimately became the basis for receiving compensation. Two problems are formulated: the legal status of those land rights in light of the handover obligation and the social function of land, and the reading of the entitled party norm that yields substantive justice. The study applies a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, drawing on legislation, Decision Number 8/Pdt.G/2024/PN Unr, and legal literature, reinforced by testimony from affected residents. The findings show that the developer's conduct satisfies the elements of circumvention of the law, because formally valid legal forms were deployed to evade a mandatory obligation, producing illusory certainty that is flawless on paper yet negates the social function of land. It argues that the right to receive compensation is not identical to the right to enjoy it unencumbered, because substitute money inherits the designation of the object it replaces, so the handover obligation converts into an obligation to provide equivalent replacement facilities. Its novelty is a four-stage function restoration model placing regional government as the principal actor.
References
Adawiyah, Robiah, and Taupiqqurrahman. “Problematika Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional melalui Konsinyasi Pengadilan Negeri.” Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan 17, no. 6 (2023).
Agustin, Laura Tri, and Nurahma Tresani. “Studi Penerapan Regulasi Penyediaan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial di Kluster Apartemen Green Bay Pluit.” Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni 9, no. 1 (2025): 68–76.
Alamsyah, Raihan Fakhri. “Tanggung Gugat Pengembang Perumahan atas Kewajiban Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dalam Perumahan (Studi Kasus pada PT Wredatama Tiga Pilar di Jember).” JPNM: Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin (2025).
Alamudy, Abdullah Emile Oemar, Martin Roestamy, and Endeh Suhartini. “Perlindungan Hukum bagi Konsumen Perumahan atas Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.” Living Law 14, no. 2 (2022): 87–102.
Alim, Sofyan. “Pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum terhadap Tanah Hak Milik.” Gorontalo Law Review 7, no. 1 (2024): 42–57.
Amasta, Andrea Winda, and Rekky Sean Paulus. “Penerapan Asas Fungsi Sosial Hak atas Tanah dalam Putusan Nomor 28/G/PU/2019/PTUN.Pbr.” The Juris 8, no. 1 (2024): 17–25.
Ayu, Christina Putri, Saut Parulian Panjaitan, and Akhmad Habriand. “Penyelesaian Sengketa Tanah Fasilitas Umum.” Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 14, no. 2 (2025).
Bimantara, Ragga, et al. “Konsinyasi Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.” Jurnal IUS 7, no. 2 (2019): 306–318.
Doly, Denico. “Kewenangan Negara dalam Penguasaan Tanah: Redistribusi Tanah untuk Rakyat.” Negara Hukum 8, no. 2 (2017): 195–212.
Dzaki, Ahmad, Daffa Amanullah, Muhamad Syahrul Maulana, and Irfan Maulana. “Analisis Yuridis terhadap Penegakan Hukum Alih Fungsi Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.” Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora 1, no. 6 (2024): 212–221.
Elvira. “Penyelundupan Hukum Kepemilikan Tanah pada Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Memuat Klausul Hak Membeli Kembali (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Nomor 539 PK/Pdt/2020).” Indonesian Notary 3, no. 3 (2021): 74.
Emha, Zidney Ilma Fazaada, Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, and Sekar Anggun Gading Pinilih. “Analisis Yuridis dan Sanksi dalam Penyediaan Rumah Ibadah Perumahan di Indonesia.” Jurnal Kajian Konstitusi 5, no. 1 (2025): 77–103.
Fitriani, Rena Dwi. “Penyelesaian Sengketa terhadap Metode Konsinyasi dalam Pengadaan Hak atas Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.” Jurnal Hukum dan Kenotariatan 6, no. 1 (2022): 669–686.
Frederik, W. A. P. G., D. R. Ringkuangan, and H. F. Tuwaidan. “Pendaftaran Hak atas Tanah dalam Perspektif Kepastian Hukum.” Amanna Gappa 32, no. 1 (2024): 19–27.
Hetharie, Yosia. “Perjanjian Nominee sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik atas Tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” Sasi 25, no. 1 (2019): 27–36.
Indrayana, I Wayan Adi, A. A. Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. “Pelaksanaan Kewajiban Pengembang dalam Penyediaan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan di Kabupaten Badung.” Jurnal Analogi Hukum 4, no. 1 (2022): 37–43.
Irfan, M., and Nia Kurniati. “Kepastian Hukum Hak atas Tanah dan Eksistensi Lembaga Rechtsverwerking dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.” Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 1, no. 2 (2018): 163–174.
Jumiati, Aan Aswari, and Muhammad Zulkifli Muhdar. “Tinjauan Yuridis Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah.” Qawanin: Journal of Economic Syaria Law 3, no. 1 (2022): 27–45.
Khairunnida, Natasya, and Budiman Rusli. “Implementasi Kebijakan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan di Kota Cirebon.” Responsive 8, no. 1 (2025): 80–95.
Mareta, Alicia, and Mahendra Wardhana. “Penegakan Hukum Administratif terhadap Pengembang atau Developer terkait Kewajiban Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan di Kota Surabaya.” Novum: Jurnal Hukum 8, no. 3 (2021).
Prestiana, Yuan Okta. “Tanggung Jawab Pengembang yang Mengalihfungsikan Fasilitas Umum Ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya.” Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya 2, no. 1 (2013).
Prihandono, Aris. “Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Fenomena Kebijakan Penyediaan RTH di Daerah.” Jurnal Permukiman 5, no. 1 (2010): 13–23.
Pujiriyani, Dwi Wulan. “Pengadaan Tanah dan Problem Permukiman Kembali: Skema Pemberdayaan untuk Perlindungan Masyarakat Terdampak.” Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan, no. 40 (2014): 633–648.
Putra, Fani Martiawan Kumara. “Tanggung Gugat Debitor terhadap Hilangnya Hak atas Tanah dalam Obyek Jaminan Hak Tanggungan.” Yuridika 28, no. 2 (2013): 121–150.
Putri N, Alvi Azzahra. “Perjanjian Pinjam Nama Warga Negara Asing dengan Objek Hak atas Tanah melalui Pranata Hukum Nasional (Analisis Simulasi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1138/Pdt.G/2020/PN Dps).” Indonesian Notary 6, no. 3 (2024).
Radbruch, Gustav. “Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht.” Süddeutsche Juristen-Zeitung 1, no. 5 (1946): 105–108.
Rahmad, Vorry, Kurnia Warman, and Jean Elvardi. “Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten Tanah Datar).” UNES Law Review 6, no. 1 (2023): 1710–1723.
Rajab, Rezeki Aldila, Bambang Eko Turisno, and Anggita Doramia Lumbanraja. “Sertifikat Hak atas Tanah dalam Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah.” Notarius 13, no. 2 (2020): 642–654.
Rakayoni, Dimas Purnayoga, Subekti, and Ernu Widodo. “Tanggung Jawab Pengembang terhadap Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan kepada Pemerintah Daerah.” Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi 2, no. 1 (2025): 226–243.
Ramadhon, Achmad Idris. “Hambatan Penyerahan PSU Perumahan: Menilik Melalui Model Implementasi Kebijakan Ade Kearns & Louise Lowson di Kabupaten Sidoarjo.” Journal of Administrative and Social Science 7, no. 1 (2026): 281–295.
Rejekiningsih, Triana. “Asas Fungsi Sosial Hak atas Tanah pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan dari Teori, Yuridis, dan Penerapannya di Indonesia).” Yustisia 5, no. 2 (2016): 298–325.
Rifayandhi, M. H., Nia Kurniati, and Yusuf Saripudin Zamil. “Kelalaian Pengembang Perumahan dan Kesenjangan Penegakan Hukum atas Fasilitas Sosial dan Umum.” Jurnal USM Law Review 8, no. 3 (2025): 1758–1780.
Santoso, Hari Agus. “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch dalam Putusan PKPU ‘PTB’.” Jatiswara 36, no. 3 (2021): 325–334.
Setyawan, Vincentius Patria. “Kematian Hukum dan Lahirnya Hukum Progresif: dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia.” Sol Justicia 8, no. 1 (2025): 11–20.
Setyawan, Vincentius Patria. “Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif.” Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum 14, no. 1 (2025): 120–135.
Siambaton, Arisanta Pebrina Helena. “Perlindungan Hukum terhadap Bank sebagai Kreditor atas Hapusnya Hak atas Tanah Obyek Hak Tanggungan karena Adanya Kegiatan Pengadaan Tanah.” Premise Law Journal 1 (2015).
Simarmata, Yustisia Setiarini. “Kedudukan Hukum Pihak yang Menguasai Objek Hak atas Tanah Terkait Proses Peralihan Hak yang Belum Sempurna.” Indonesian Notary 3, no. 2 (2021).
Susilawati, Puspa, and Djumadi Purwoatmodjo. “Tanggung Jawab Pengembang Perumahan dalam Penyerahan Fasilitas Perumahan kepada Pemerintah Kota Semarang.” Notarius 12, no. 2 (2019): 669–678.
Suyanto. “Akibat Hukum Penitipan Ganti Kerugian Uang di Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum terhadap Hak atas Tanah.” Jurnal Pro Hukum 8, no. 1 (2019): 16–39.
Syamsudin, M. “Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari (Kajian Putusan Nomor 74/Pdt.G/2009/PN.Yk).” Jurnal Yudisial 7, no. 1 (2014): 18–33.
Syukur, Alam Tauhid, Ady Hermawansyah, Nielma Palamba, and Hari. “Model Pelayanan Penyerahan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dari Pengembang Perumahan ke Pemerintah Kota Makassar.” Jurnal Inovasi Pelayanan Publik Makassar 1, no. 1 (2019): 1–10.
Ugang, Areza, Suharno, and Panji Surawijaya. “Implementasi Kewajiban Penyediaan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial di Kawasan Perumahan Graha Kayu Manis Kota Palangka Raya.” Journal of Environment and Management 2, no. 3 (2021): 200–205.
Utomo, Chelsy Naristya, Asmarani Ramli, and Suhadi. “Legal Resolution of the Land Dispute over Former Recht van Eigendom of Taman Sriwedari Surakarta and the Solo City Government.” Indonesian Journal of Agrarian Law 3, no. 1 (2026).
Wantu, Fence M. “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata.” Jurnal Dinamika Hukum 12, no. 3 (2012): 479–489.
Wardana, Agung, and Dzaki Aribawa Darmawardana. “Pembangunan sebagai Proses Eksklusi: Kajian Hukum dan Ekonomi-Politik atas Proyek Strategis Nasional.” Jurnal Hukum & Pembangunan 54, no. 2 (2024).
Wijayanta, Tata, and Sandra Dini Febri Aristya. “Disparitas Putusan Perkara Sengketa Tanah terkait Penerapan Hukum Formil.” Jurnal Yudisial 7, no. 2 (2014): 173–195.
Yulis, Sari. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Kerangka Analisis Isu Hukum Kontemporer.” Locus Journal of Academic Literature Review 4, no. 9 (2025): 808–818.
Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Vol. 1. Jakarta: Universitas Trisakti, 2018.
Kolopaking, Anita Dewi Anggraeni. Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik atas Tanah di Indonesia. Bandung: Alumni, 2013.
Radbruch, Gustav. Rechtsphilosophie. Edited by Ralf Dreier and Stanley L. Paulson. Heidelberg: C.F. Müller, 2003.
Santoso, Urip. Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah. Jakarta: Kencana, 2019.
Subekti, R. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2005.
Berita Merdeka Online. “UGR Bawen City Land Dicairkan Saat Sengketa Berjalan, Kuasa Hukum Warga Layangkan Keberatan ke PN Ungaran.” Accessed April 28, 2026. https://www.beritamerdekaonline.com/ugr-bawen-city-land-dicairkan-saat-sengketa-berjalan-kuasa-hukum-warga-layangkan-keberatan-ke-pn-ungaran/jawa-tengah/.
Directorate General of Highways, Ministry of Public Works and Housing. “Tol Bawen–Yogyakarta Mulai Dibangun.” Accessed April 28, 2026. https://binamarga.pu.go.id/index.php/berita/tol-bawen-yogyakarta-mulai-dibangun.
Downloads
Published
Article ID
62341Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Ardan Sabillah (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
All articles published in the Indonesian Journal of Agrarian Law are made available under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). By submitting a manuscript to the journal, authors agree to the terms outlined below regarding the distribution, use, and sharing of their work.
